Humas Kutim

  • SUKSESKAN GERBANG DESA MADU (GRAKAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DAN TERPADU)

Ada Ketentuan Umum dan Khusus untuk Desa Adat Pemerintahan

Karena ada ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.  Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ada ketentuan khusus yang mendefinisikan desa ada.

APA saja ketentuan khusus dimaksud? Sutoro Eko yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli UU Desa DPR RI memaparkan ketentuan khusus yang pertama, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan benda adat atau perangkat norma hukum adat.

Ketentuan khusus kedua, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral. Kemudian substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berikutnya yang ketiga yakni suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum. Seperti tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa. Antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kewenangan desa dari hak asal usul yaitu adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.  Sedangkan ‘kewenangan lokal berskala Desa’ adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau  yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa, dan lain-lain,” jelasnya.

Kewenangan desa adat asal usul meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Prinsip penting kewenangan desa mencakup pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa serta  penugasan disertai dengan biaya.

Kegiatan dimaksud berlangsung menarik karena dipandu langsung oleh Sekretaris Kabupaten Ismunandar yang bertindak sebagai moderator. Memang presentasi ini menciptakan banyak pertanyaan, sehubungan hal itu Sekkab membuka sesi dialog diakhir sosialisasi di Ruang Meranti. (kmf4/bersambung)



Berita Terkait



58 Peserta Berebut jadi yang Terbaik

SANGATTA- Pelaksanaan lomba...

Rabu, 24 Juli 2013 10:58:50

Lomba Penulisan Otda antar Pelajar di Manado

BERSAMA. Pemenang sayembara...

Rabu, 24 Juli 2013 11:02:12

Empat Orang Gepeng Diamankan

DITANYA. Anggota Satpol PP ...

Kamis, 25 Juli 2013 10:10:57

KPP Maksimalkan TPA Batota

SANGATTA- Tempat Pembuangan...

Kamis, 25 Juli 2013 10:14:58